Kupva BB

Jaga Citra Pariwisata Bali, BI Gencar Sosialisasi KUPVA BB dan Ajak Kerjasama Masyarakat Ubud

Dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga penyelenggaraan KUPVA BB agar berjalan dengan baik.

anak agung seri kusniarti
Suasana pemukulan gong sosialisasi tentang Kupva BB oleh Bank Indonesia dan asosiasi di Ubud 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A  A Seri Kusniarti

TRIBUNTRAVELBALI.COM, GIANYAR – Dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga penyelenggaraan KUPVA BB agar berjalan dengan baik.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi KUPVA Bali, penyelenggara pemerintahan dan pemangku adat di Kecamatan Ubud melakukan kegiatan.

Pertama melakukan sosialiasasi terkait ketentuan KUPVA BB/Money Changer, baik dari ketentuan perizinan, pengawasan termasuk di dalamnya upaya pencegahan penertiban KUPVA Tidak Berizin. 

Yang kedua, melakukan penandatanganan pernyataan bersama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis  Desa Adat Kecamatan Ubud, tentang Kerjasama dan Koordinasi terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

“Bank Indonesia sangat mendukung sekali, terselenggaranya kegiatan ini. Bank Indonesia menyadari pertumbuhan ekonomi Bali sangat bergantung dari sektor wisata, sehingga apapun yang terkait dengan dunia wisata. Maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, dan salah satunya adalah pengelolaan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank,” jelas Kepala Divisi SP PUR, Layanan dan Administrasi KpwBI Bali, Agus Sistyo Widjajati, di Ubud, Gianyar, Senin (10/2/2020).

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholders terkait dapat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama.

Bahwa pengelolaan KUPVA Bukan Bank (BB), yang baik akan dapat menjaga citra positif Pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar.

“Pada akhir bulan Januari 2020, dapat kami informasikan jumlah jaringan kantor Penyelenggara KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali tercatat 627 kantor, terdiri dari 127 kantor pusat dan 500 kantor cabang,” sebutnya.

Jumlah ini meningkat 3,35 persen (yoy), dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya berjumlah 606 kantor, terdiri dari 123 kantor pusat dan 483 kantor cabang.

Sementara itu, dibandingkan nasional jumlah jaringan kantor Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali mencapai 29 persen.

Secara spasial, jaringan kantor di wilayah Bali,  jumlah kantor yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, yaitu 67 persen.

Kemudian 12 persen berada di Kota Denpasar, 11 persen di Kabupaten Gianyar, dan 10 persen tersebar di kabupaten lainnya.

Jaringan kantor KUPVA BB, yang berlokasi di Gianyar tercatat 69 kantor, terdiri dari 12 kantor pusat dan 57 kantor cabang.

Dengan total transaksi Rp3,97 triliun atau 11 persen, dari total transaksi KUPVA di wilayah Provinsi Bali yang mencapai Rp37,8 triliun.

Dari sisi komposisi per mata uang asing, mata uang USD masih mendominasi yaitu Rp13,8 triliun atau 40 persen.

Kemudian AUD 8,89 triliun atau 25 persen, dan mata uang asing lainnya sejumlah Rp4,97 triliun atau 14 persen dari total transaksi selama tahun 2019.

“Jumlah transaksi penukaran valuta asing yang cukup besar ini, tentunya memberikan peluang bagi masyarakat melakukan kegiatan usaha valuta asing,” katanya.

Untuk itu, Bank Indonesia memandang perlu melakukan kegiatan sosialisasi yang memberikan penjelasan mengenai proses perijinan, untuk memulai kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Serta mengenal ciri ciri KUPVA bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyadari dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KUPVA BB yang cukup banyak tersebar di Bali.

“Maka Bank Indonesia tidak mungkin melakukannya sendirian, tetapi harus bekerjasama dengan berbagai pihak dan salah satunya mengajak Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud, untuk bersama-sama menjaga agar penyelenggaraan KUPVA BB berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah menandatangani pernyataan bersama.

Adapun ruang lingkup pernyataan bersama ini, meliputi kegiatan sosialisasi dan fasilitasi dalam upaya memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan KUPVA, melakukan sinergi sumber daya dalam rangka pembinaan, pemantauan dan penertiban KUPVA bukan bank tidak berizin, serta melakukan pertukaran data/informasi terkait KUPVA Bukan Bank.  

“Bank Indonesia meyakini dengan kerjasama ini, selain mampu menjaga aktifitas kegiatan penukaran valuta asing berjalan dengan baik, juga akan mencegah munculnya kegiatan KUPVA BB yang tidak berijin yang seringkali melakukan kegiatan penukaran yang merugikan wisatawan sehingga merusak citra wisata di Ubud khususnya, dan Bali pada umumnya,” tegasnya.

Bank Indonesia berharap kerjasama ini, dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan para wisatawan di wilayah Kecamatan Ubud yang nantinya dapat meningkatkan citra pariwisata Bali menjadi lebih baik. 

Ke depannya Bank Indonesia juga akan bekerjasama dan berkoordinasi, dengan semua desa adat, khususnya desa adat yang menjadi kantong-kantong pariwisata di wilayah Provinsi Bali.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan koordinasi dan kerjasama lebih intensif dengan stakeholder terkait lainnya baik dengan pemda, kepolisian, asosiasi KUPVA, desa adat di wilayah Provinsi Bali maupun dengan Satpol PP untuk melakukan upaya pencegahan penertiban kegiatan KUPVA BB tidak berizin.

“Langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya, bersama dalam meningkatkan pelayanan KUPVA kepada wisatawan yang terus mengalami peningkatan sekaligus menjaga citra pariwisata Bali,” imbuhnya. (ask)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved