Pemilihan Ketua BPD PHRI Bali

Cari Ketua Baru, Komando BPD PHRI Bali Diharapkan Kian Berkualitas

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali. Akan melaksanakan musyawarah daerah (Musda) XIV tahun 2020

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Anak Agung Seri Kusniarti
Rapat panitia Musda XIV Tahun 2020 PHRI BPD Bali di Denpasar 

Laporan Wartawan Tribun Bali, AA Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali. Akan melaksanakan musyawarah daerah (Musda) XIV tahun 2020. Bertema 'Posisi dan Peran PHRI dalam Mengimplikasikan Nangun Sad Kerthi Lokha Bali' Musda XIV ini akan dilangsungkan, Jumat (18/12/2020) di The Royal Pita Maha, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali. 

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, peserta dan undangan akan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus. "Musda ini merupakan mekanisme organisasi yang diselenggarakan satu kali dalam 5 tahun oleh BPD PHRI Bali. Musda adalah perangkat organisasi BPD PHRI Bali, sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi BPD PHRI sesuai AD/ART PHRI," sebut Panitia Pelaksana Musda XIV Tahun 2020 PHRI BPD Bali, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Senin (7/12/2020) di Denpasar. 

Lanjutnya, pelaksaan Musda didasarkan pada akan berakhirnya kepengurusan PHRI BPD Bali, periode 2015-2020. Sesuai dengan surat keputusan Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI No.007/KPTS/BPP-PHRI.XVII/12/2015. Tentang pengesahan pengurus BPD PHRI Bali, periode 2015-2020. Pada tanggal 15 Desember 2015. Serta surat BPP PHRI No.060/BPP-PHRI.XVII/11/2020. Pada tanggal 9 November 2020. Tentang pelaksanaan Musda BPD PHRI Bali tahun 2020. 

"Musda mempunyai wewenang memberikan penilaian, dan keputusan terhadap pertanggungjawaban pengurus BPD PHRI yang bersangkutan. Menetapkan program umum organisasi, menetapkan kebijakan umum organisasi, memililih dan mengangkat Ketua BPD PHRI," jelas pria yang akrab disapa Gusde ini. Musda ini, kata dia, akan dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan, dibatasi lebih kurang 75 orang. 

Lanjutnya, persyaratan calon ketua PHRI BPD Bali berdasarkan AD/ART PHRI, sesuai perubahan penyempurnaan AD/ART PHRI yang telah disahkan pada musyawarah nasional khusus II (Munassus) PHRI di Bali. Pada tanggal 21 April 2016. Serta perubahan penyempurnaan ART PHRI yang disahkan pada Munassus III PHRI di Palembang pada 4 April 2018. 

"Ada beberapa syarat menjadi calon ketua BPD PHRI Bali, sesuai pasal 28 ayat (3) ART PHRI," sebut Gusde. Diantaranya, WNI baik pria dan wanita. Sehat jasmani dan rohani. Diutamakan berdomisili di wilayah kedudukan BPD PHRI. Pemilik badan usaha hotel/restoran. "Kecuali jika tidak ada pemilik badan usaha restoran atau hotel yang tidak bersedia. Maka dapat diberikan kepada orang yang mendapat mandat tertulis dari pemilik badan usaha hotel/restoran," imbuhnya. 

Kemudian untuk calon ketua BPD PHRI, minimal pernah menjabat sebagai pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/Ketua BPC PHRI. Kecuali mendapat persetujuan dari BPP PHRI. Bersedia dan berdedikasi tinggi, serta mempunyai waktu bagi anggota dan organisasi PHRI sesuai AD/ART PHRI. "Badan usaha hotel/restoran yang dimiliki calon ketua BPD PHRI, telah memiliki sertifikat tanda anggota (STA) penuh yang dikeluarkan BPP PHRI," tegasnya. 

Sekretaris BPD PHRI Bali, Perry Markus, menjelaskan pencalonan menjadi ketua BPD PHRI sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum penyelenggaraan Musda yang bersangkutan. "Setiap calon Ketua BPD PHRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan visi dan misi secara tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi PHRI pada rangkaian acara musda sebagaimana ditetapkan panitia penyelenggara," imbuhnya. 

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan disampaikan kepada panitia SC Musda XIV Tahun 2020 PHRI BPD Bali, paling lambat tanggal 12 Desember 2020 pukul 12.00 Wita di Kantor Sekretariat PHRI BPD Provinsi Bali. Dokumen itu, diantaranya adalah fotocopy KTP identitas bakal calon. Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Surat mandat dari pemilik atau owner badan usaha hotel/restoran yang diwakilinya. Yang menyatakan bahwa pemilik atau owner mengizinkan dan menyetujui yang bersangkutan sebagai bakal calon ketua. Dan menjamin bahwa yang bersangkutan tetap bekerja/tidak dipindahkan dari badan usaha hotel/restoran yang diwakilinya selama 5 tahun ke depan. Dalam satu periode kepengurusan PHRI BPD Provinsi Bali.

Syarat keempat adalah copy daftar usaha pariwisata (TDUP), dari badan usaha yang dimiliki atau dikelolanya. Curiculum Vitae (CV) dari bakal calon. Visi dan misi secara tertulis. Serta yang terakhir, menyatakan kesediaan atau kesanggupannya sebagai bakal calon Ketua PHRI BPD Bali periode 2020-2025, secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dalam formulir yang telah disiapkan oleh panitia SC Musda XIV Tahun 2020 PHRI BPD Bali. 

Perry menegaskan bahwa ini disampaikan secara terbuka, jadi siapa saja boleh mengajukan diri asalkan memenuhi syarat sesuai AD/ART. "Jika nama sudah masuk, nanti SC akan memverifikasi, apakah benar yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak," katanya. Intinya ia berharap, siapapun ketua yang baru mampu membawa BPD PHRI Bali ke depan kian maju dan berkualitas.

"Makanya kita lihat visi misi calon ketua baik secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak membeli kucing dalam karung," katanya. Apalagi PHRI Bali memegang peranan sangat penting, dalam kepariwisataan di Bali. Harapannya juga ketua yang baru, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Sehingga mampu bersinergi dan beriringan dalam membangun Bali ke depannya. Khususnya dari sisi pariwisata. 

Sementara itu, Panitia Pengarah Musda XIV Tahun 2020, Prof. I Nengah Dasi Astawa, menegaskan bahwa menjadi ketua PHRI Bali ini adalah pekerjaan ngayah. Sehingga harus dilakukan dengan tulus ikhlas, namun tetap bertanggung jawab. "Sehingga jika nantinya tidak ada yang daftar pun, maka akan diambil kesepakatan dan mufakat bersama, sesuai dengan syarat dan basis regulasi yang telah ditetapkan," tegasnya. 

Ia menyebut ngayah, karena seorang ketua PHRI Bali harus berani mengorbankan waktu, tenaga, bahkan spending money. "Kemudian powernya harus kuat, menghadiri rapat ini dan itu," sebutnya. Intinya harus sinergi antara happy, healthy dan harmony. "Jangan hanya berpikir cari uang saja, tetapi harus ngayah dengan tulus ikhlas dan bertanggung jawab," ujarnya. Sehingga calon yang dicari tidak semata-mata kuantitas, tetapi lebih ke kualitas. Sebab belum tentu yang mecalonkan lulus seleksi. (ask) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved