Hipmi

Pengusaha Harapkan OJK Beri Kebijakan Khusus

Kondisi pandemi yang berkepanjangan, nampaknya sangat berpengaruh pada pengusaha yang kini kian sesak nafas. Sehingga diperlukan langkah konkrit untuk

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Istimewa
Pande Agus Widura 

Laporan Wartawan Tribun Bali Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kondisi pandemi yang berkepanjangan, nampaknya sangat berpengaruh pada pengusaha yang kini kian sesak nafas. Sehingga diperlukan langkah konkrit, guna menyelamatkan nasib pelaku usaha di Bali yang semakin terhimpit. 

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agus Permana Widura, meminta adanya upaya riil pemerintah, utamanya dari pembuat kebijakan di sektor jasa keuangan. 

Mengenai hal itu, ia mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan peraturan 'force majeure' untuk Bali. "Pada dasarnya HIPMI Bali itu menginginkan OJK memberikan POJK khusus kepada Bali. Itu sudah pernah dilakukan oleh OJK sebelumnya. OJK Yogyakarta sudah pernah melakukan ketika ada gempa, dan OJK Bali pun waktu kejadian di Karangasem (erupsi Gunung Agung)," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Kamis 18 Februari 2021. 

Kala itu, kata dia, ada POJK khusus atau surat edaran khusus yang intinya adalah memberikan keringanan kepada para pengusaha. Peraturan 'force majeure' itu semisal berisikan kebijakan khusus bagi para pengusaha, dalam mendapatkan tambahan pinjaman. Ia mengakui, para pengusaha yang saat ini masih mendapatkan restrukturisasi, tidak dapat mengajukan tambahan (top up) kredit.

Padahal jika dilihat dari appraisal, aset yang diagunkan memiliki sisa nilai untuk pengajuan penambahan pinjaman. "Jadi ketika mereka ingin mengajukan top-up tidak bisa. Sedangkan bila dibiarkan terus-menerus seperti ini, keadaan di Bali akan semakin parah," tegasnya. Satu-satunya harapan agar roda perekonomian bergerak di Bali adalah memberikan pinjaman lagi, kepada pengusaha yang masih memungkinkan jaminannya.

"Jadi nilai pagunya itu masih ada," imbuhnya. Pengusaha real estate ini mencontohkan, apabila sekarang nilai aset Rp10 miliar, sisa hutang Rp1 miliar, pastinya ketika pandemi seperti ini akan ada appraisal ulang," sebutnya. Nah appraisal ulang itu, katakanlah turun 10 sampai 15 persen, berarti kan masih ada sisa Rp 8,5 miliar. Kemudian Rp8,5 miliar itu pun, tidak harus dikeluarkan semua. "Artinya kan ada LTV (Loan to Value) yang harus dijaga sama perbankan," imbuhnya. 

Berpatokan pada appraisal ulang, perbankan sebenarnya bisa menggunakan patokan 50 persen dari nilai LTV. Pengusaha pun, kata dia, diakui tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga setuju jika nantinya ada pengendapan pinjaman dengan nominal angsuran pokok plus bunga selama setahun. 

"Selama satu tahun ya. Pokok plus bunganya disimpan selama satu tahun. Itu yang kita inginkan, supaya OJK mengeluarkan POJK khusus kepada Bali,"  tegasnya. Pengusaha saat ini sangat membutuhkan kepastian regulasi, yang memperbolehkan perbankan memberikan keringanan pada analisa kredit bagi pelaku sektor pariwisata.

"Karena jika menggunakan metode analisa biasa, pada saat kejadian luar biasa maka yang dirugikan hanya salah satu pihak saja yaitu debitur," tegasnya. Mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali itu, menyampaikan soal kebijakan OJK yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Nomor 20/KDK.03/2017.

Keputusan Dewan Komisioner itu, mencakup perlakuan khusus untuk kredit yang berada di distressed area. "Bali yang saat ini pertumbuhan ekonominya negatif  5 kali di bawah rata-rata nasional, sudah masuk kategori tersebut. Dalam Keputusan Dewan Komisioner tersebut dijabarkan di salah satu poin, bahwa perbankan berhak memberikan kredit baru terhadap debitur yang terdampak, dimana penetapan kualitas kredit baru tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang ada sebelumnya," bebernya. 

Ketika sempat bertemu dengan Himbara dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih. Ia mengatakan, sebagian Himpunan Bank Milik Negara itu setuju dengan skema yang disodorkan HIPMI Bali. Hanya saja, hal tersebut terganjal regulasi yang tak kunjung diterbitkan oleh OJK. 

Blacklist terhadap pengusaha di Bali, akibat mandeknya roda kepariwisataan, juga membuat perbankan tidak berani menyalurkan kredit tambahan. "Selama ini mereka (Himbara) kan tidak ada payung hukumnya, itu yang mereka khawatirkan. Ketika sudah ada payung hukumnya, itu bisa dilaksanakan," ucapnya. 

Sehingga payung hukumnya, adalah POJK yang harus dikeluarkan oleh OJK. Itu yang belum ada. Sedangkan OJK pernah mengeluarkan peraturan itu, ketika ada bencana erupsi Gunung Agung dan kepada Yogyakarta ketika gempa. "Jadi artinya, sangat memungkinkan OJK di Bali, juga mengeluarkan POJK khusus untuk Bali," sambungnya. 

Disinggung sikap kehati-hatian OJK menerbitkan peraturan didasari kekhawatiran akan memicu Noan Performing Loan (NPL). Agus Permana Widura menegaskan, dalam kondisi luar biasa (extraordinary) seperti pandemi Covid-19, sepatutnya para pengambil kebijakan tak lagi berpikir soal raport tahunan. 

"Semuanya harus berpikiran secara extraordinary. Jika kita masih memperlihatkan nilai daripada raport kita, yang akhirnya hasilnya itu semakin buruk, bukan semakin baik. Ini yang harus ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan. Dan kita sebagai pengusaha akan berkomitmen menjaga stabilitas dan kredibilitas perbankan," pungkasnya.(ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved