Berita Bali

Holding Ultra Mikro Dinilai Membahayakan Lembaga Keuangan Masyarakat

Pakar Koperasi dan UMKM, Suroto, menilai rencana pembentulan Holding Ultra Mikro berbahaya. Sebab, menurutnya, hal ini akan mengarah kepada penyeragam

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Istimewa
Contoh karya UMKM. 

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pakar Koperasi dan UMKM, Suroto, menilai rencana pembentulan Holding Ultra Mikro berbahaya. Sebab, menurutnya, hal ini akan mengarah kepada penyeragaman kelembagaan atau monokulturalistik.

Ia mengatakan semestinya pemerintah memerhatikan dahulu kelembagaan sosial ekonomi yang sudah dikembangkan masyarakat secara organik.

"Ini kan ketiga BUMN (BRI, Pegadaian, dan PNM) berarti kan konsepnya nanti arahnya penyeragaman kelembagaan namanya. Ini berbahaya, dalam arti konteks pembiayaan semacam ini," kata Suroto dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Selasa 16 Maret 2021. 

Ia mengungkapkan, jika pembentukan holding yang dilakukan BUMN akan mematikan lembaga-lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya. Suroto pun menegaskan bahwa entitas bisnis negara tidak boleh mendominasi pasar.

Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem komunisme seperti di China, melainkan sistem demokrasi.

"Jadi mau menguasai semua sektor, semua segmen. Ini yang ga bener! Kita tidak menganut sistem komunisme, jadi entitas bisnis negara itu tidak boleh mendominasi seperti di China. Kita bukan negara komunis," tegas Suroto.

Lanjutnya, sebagai negara demokrasi, jelas hal itu melanggar secara suprastruktur. Kemudian secara segmentasi, jelas ini akan ada monokulturalisasi atau penyeragaman lembaga keuangan sepenuhnya. 

Suroto bahkan menyebut jika rencana pembentukan Holding Ultra Mikro ini, merupakan rencana yang ngawur. Sebab dirinya menilai telah terjadi moral hazard dalam rencana penggabungan ketiga perusahaan plat merah tersebut.

"Saya melihat rencana Holding Ultra Mikro ini sudah ada moral hazard. Itu jelas. Jadi BUMN ini kan entitas milik pemerintah, itu yang ga boleh kalau semuanya itu disikat sama pemerintah. Yang mikro, makro, ultra mikro, menengah, besar, kecil. Itu kan namanya penyeragaman kelembagaan. Ini yang berbahaya," ungkapnya. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved