Berita Bali

Hipmi Bali Sebut POJK 11/2020 Bisa Matikan Mesin Pengusaha 

Pandemi Covid-19 yang bekepanjangan, membuat pengusaha di Bali mati kutu. Kondisi ini, akibat terhentinya roda kepariwisataan dalam setahun terakhir.

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Instagram/ambrosiaalchemist
Lotus Lagoon 

"Hampir semua pengusaha melakukan restrukturisasi hutang. Ketika mereka melakukan restrukturisasi hutang, tentunya mereka tidak bisa lagi menambah kredit," tegasnya.

Pada restrukturisasi ini sendiri, beberapa bank umum sudah mulai mengubah formula daripada strukturnya itu. Jadi yang misal dulunya hanya bayar bunga, sekarang sudah mulai ada peningkatan pembayaran bunga.

"Itu kalau didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional, mungkin sudah membaik, namun Bali kan masih belum," tegasnya lagi. APW mengatakan, dengan diberikannya top up pinjaman, selain mendukung pemeliharaan (maintenance), dapat digunakan sebagai modal diversifikasi usaha.

"Dimana saat ini diversifikasi sangat dibutuhkan Bali, mengingat sektor pariwisata terlalu besar porsinya," tutur APW. Namun yang kini terjadi, ketika pemberlakukan POJK Nomor 11 Tahun 2020 diperpanjang, kebanyakan bank umum di Bali malahan menganggap perekonomian dalam negeri sudah mulai membaik. 

Ini yang perlu diteliti lagi oleh OJK. "Jangan seolah-olah ketika Indonesia sudah membaik, Bali dianggap juga sudah membaik," tegasnya. Indikatornya untuk Bali membaik itu belum ada. 

Oleh karenanya, ia mendesak adanya revisi terhadap POJK Nomor 11 Tahun 2020. "Harus direvisi khusus untuk pariwisata. Karena banyak sekali pengusaha yang berkecimpung di pariwisata tidak bisa menambah kredit, karena sudah ada restrukturisasi," jelasnya.

Ketika sudah melakukan restrukturisasi ini, maka dianggap mereka tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan itu. "Ini yang sangat memberatkan, baik itu untuk pariwisata dan UMKM tentunya," bebernya. Bila POJK Nomor 11 Tahun 2020 tak direvisi, APW khawatir terjadi penjualan aset secara massal di Bali. 

Itu artinya, pengusaha Pulau Dewata akan menjadi 'penonton' di rumah sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan pengusaha dan perekonomian Bali. "Saya khawatirnya, pertama kita betul-betul mati mesin, yang kedua saya khawatir pengusaha Bali akan menjadi penonton di negeri sendiri. Karena seolah-olah di Bali ini tidak ada perlakuan yang khusus," katanya. 

Meski demikian, APW tetap mengapresiasi langkah Gubernur Bali serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam penyiapan soft loan. 

"Ketika soft loan dan revisi POJK Nomor 11 Tahun 2020 bisa berjalan beriringan, maka ini dapat mengurangi beban negara dalam mendukung pengusaha," pungkasnya. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved