Berita Bali

Hipmi Bali Sebut POJK 11/2020 Bisa Matikan Mesin Pengusaha 

Pandemi Covid-19 yang bekepanjangan, membuat pengusaha di Bali mati kutu. Kondisi ini, akibat terhentinya roda kepariwisataan dalam setahun terakhir.

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Instagram/ambrosiaalchemist
Lotus Lagoon 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -  Pandemi Covid-19 yang bekepanjangan, membuat pengusaha di Bali mati kutu. Kondisi ini, akibat terhentinya roda kepariwisataan dalam setahun terakhir. Disebabkan meluasnya pandemi virus Covid-19.

Tak sebatas resesi, sektor pelesiran Pulau Seribu Pura ini, bisa dikatakan menyentuh titik nadir. Apalagi banyak yang sampai zero income. Pemutusan hubungan kerja pun terjadi dimana-mana. Efisiensi karena tidak ada turis dan tidak ada pemasukan.  

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bali, Agus Permana Widura. Mengaku saat ini masih menunggu langkah nyata pemerintah. 

Menurut pria yang akrab disapa APW ini, stimulus yang digulirkan pemerintah belum menyentuh seluruh pelaku usaha di Tanah Air, khususnya Bali. Selain itu, regulasi yang terbit selama pandemi Covid-19 dinilai masih setengah hati. Salah satunya, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020. 

POJK tentang 'Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019' ini, justru dituding mematikan langkah pengusaha. 

Sebab baginya, POJK Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak relevan lagi untuk pariwisata dan Bali pada umumnya."Regulasi itu disebut tidak relevan, karena POJK Nomor 11 Tahun 2020 kurang memerhatikan situasi masing-masing daerah," tegasnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Kamis 25 Maret 2021.

Jika hanya mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, APW memprediksi Bali akan semakin terpuruk. "Bali masih belum bisa seperti itu. Karena memang indikator untuk pertumbuhan ekonomi membaik itu masih sebatas vaksin," sebutnya.

Sedangkan untuk pembukaan bandara ataupun travel bubble masih belum bisa terealisasi sampai saat ini. Mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali, ini menyebut restrukturisasi hutang semacam jebakan atau perangkap bagi pengusaha. 

Karena berdasarkan POJK 11 Tahun 2020, pengusaha yang telah menerima fasilitas restrukturisasi, tidak berkesempatan mengajukan top up pinjaman. Padahal Loan To Value (LTV) mengacu pada appraisal, aset yang diagunkan masih memiliki nilai dari hutang yang tersisa. 

"Hampir semua pengusaha melakukan restrukturisasi hutang. Ketika mereka melakukan restrukturisasi hutang, tentunya mereka tidak bisa lagi menambah kredit," tegasnya.

Pada restrukturisasi ini sendiri, beberapa bank umum sudah mulai mengubah formula daripada strukturnya itu. Jadi yang misal dulunya hanya bayar bunga, sekarang sudah mulai ada peningkatan pembayaran bunga.

"Itu kalau didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional, mungkin sudah membaik, namun Bali kan masih belum," tegasnya lagi. APW mengatakan, dengan diberikannya top up pinjaman, selain mendukung pemeliharaan (maintenance), dapat digunakan sebagai modal diversifikasi usaha.

"Dimana saat ini diversifikasi sangat dibutuhkan Bali, mengingat sektor pariwisata terlalu besar porsinya," tutur APW. Namun yang kini terjadi, ketika pemberlakukan POJK Nomor 11 Tahun 2020 diperpanjang, kebanyakan bank umum di Bali malahan menganggap perekonomian dalam negeri sudah mulai membaik. 

Ini yang perlu diteliti lagi oleh OJK. "Jangan seolah-olah ketika Indonesia sudah membaik, Bali dianggap juga sudah membaik," tegasnya. Indikatornya untuk Bali membaik itu belum ada. 

Oleh karenanya, ia mendesak adanya revisi terhadap POJK Nomor 11 Tahun 2020. "Harus direvisi khusus untuk pariwisata. Karena banyak sekali pengusaha yang berkecimpung di pariwisata tidak bisa menambah kredit, karena sudah ada restrukturisasi," jelasnya.

Ketika sudah melakukan restrukturisasi ini, maka dianggap mereka tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan itu. "Ini yang sangat memberatkan, baik itu untuk pariwisata dan UMKM tentunya," bebernya. Bila POJK Nomor 11 Tahun 2020 tak direvisi, APW khawatir terjadi penjualan aset secara massal di Bali. 

Itu artinya, pengusaha Pulau Dewata akan menjadi 'penonton' di rumah sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan pengusaha dan perekonomian Bali. "Saya khawatirnya, pertama kita betul-betul mati mesin, yang kedua saya khawatir pengusaha Bali akan menjadi penonton di negeri sendiri. Karena seolah-olah di Bali ini tidak ada perlakuan yang khusus," katanya. 

Meski demikian, APW tetap mengapresiasi langkah Gubernur Bali serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam penyiapan soft loan. 

"Ketika soft loan dan revisi POJK Nomor 11 Tahun 2020 bisa berjalan beriringan, maka ini dapat mengurangi beban negara dalam mendukung pengusaha," pungkasnya. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved