Berita Bali

Minta Doa Restu Sulinggih, MKKBN Tanggapi Pembubaran Sampradaya di Bali

Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), menggelar dharmatula di Denpasar, dengan mengundang para sulinggih, pemangku, akademisi dan para intel

Anak Agung Seri Kusniarti
Caption : Suasana diskusi MKKBN dengan para sulinggih, pemuka agama, akademisi dan lainnya di Denpasar, Sabtu 8 Mei 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), menggelar dharmatula di Denpasar, dengan mengundang para sulinggih, pemangku, akademisi dan para intelektual. “Acara ini adalah doa bersama, supaya terhindar dari paparan Covid-19. Serta majelis mohon doa restu, dari para panglingsir (sulinggih) semeton sami, supaya dalam menjalankan swadharma agama dan swadharma negara dilindungi oleh beliau-beliau ini serta didoakan,” jelas Ketut Nurasa di Denpasar, Sabtu 8 Mei 2021.

Dalam acara diskusi yang berlangsung, sejak pukul 14.00 Wita hingga 18.00 Wita tersebut. Banyak pembahasan dan materi yang dibicarakan, oleh para pembicara. Diantaranya, Ketua Umum MKKBN, Ketut Nurasa. Kemudian Penasehat MKKBN, I Made Amir Karang. Ada pula petuah dari pakar hukum, Guru Nyoman Gunawan. Serta materi tentang agama Hindu dan Weda dari Ida Pandita Dasa Daksa Nata Siwa Dharma Gini Nanda.

“Ini adalah acara memohon doa restu dari para panglingsir, supaya nanti MKKBN ini dalam melaksanakan swadharma agama dan negara, mendapat restu dan doa dari semua semeton terutama para wiku,” ucapnya. Satu diantara swadharma yang dimaksud adalah keadilan bagi semua orang. Ia pun menanggapi pembubaran sampradaya yang dilakukan belakangan ini di Bali. Bagi Nurasa, semua tindakan pembatasan atau bahkan pembubaran harus berdasarkan legal standing yang jelas.

Jangan sampai pihak yang melakukan hal tersebut, tidak mempunyai wewenang atau otoritas melakukan pembubaran atau penutupan namun memaksakan hal itu. “Ini akan tetap kami lihat dan proses secara hukum, dalam bentuk mencari terlebih dahulu kalau memang ada tindakan sewenang-wenang. Tinggal dicarikan unsur hukumnya. Itu bentuknya pasti ke pidana,” tegas magister hukum ini.

Untuk itu, ia juga menyelipkan materi tentang isu yang hangat di Bali belakangan ini. Ke dalam forum tersebut. Meminta pertimbangan kepada para anggota MKKBN, yang memang terdiri dari kalangan pandita (sulinggih), intelektual, cendikiawan, lawyer, notaris, dan lain sebagainya. Bahkan anggotanya ada dari pensiunan Abri hingga dari kalangan perguruan beladiri.

Diskusi pun hangat, dan saling memberi pandangan serta komentar. Khususnya tentang pembubaran sampradaya yang dilakukan di Pulau Dewata belakangan ini. “Pertama, MDA dan PHDI telah mengeluarkan SKB yang isinya adalah tentang pembatasan sampradaya non dresta di Bali. Kan hanya pembatasan. Tetapi kenyataannya mereka melakukan pelarangan dan penutupan,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, yang sudah tidak sesuai dengan keputusan SKB tersebut. Kendatipun demikian, ia akhirnya menilai SKB itu cacat hukum dan lemah hukum. Ditambah lagi dengan tindakan yang dirasa cukup arogan, saat melakukan penutupan atau pembubaran sampradaya.  Baginya, lebih baik melakukan dialog dan diskusi sebelum mengambil sebuah tindakan.

Apalagi jika hal itu dilakukan sesama semeton Bali, yang rentan menimbulkan konflik internal. “Sampradaya bukan HK saja, ada saibaba dan lain sebagainya. Tetapi ini harus duduk bersama dulu,” katanya.  Apalagi jika sama-sama beragama Hindu, tentu tidak elok dilihat saling bertengkar antar saudara. Jangan sampai, kata dia, karena ulah oknum akhirnya sesama saudara di Bali saling bertengkar.

Nurasa tidak takut, apabila dengan hal ini ia dianggap membela satu pihak. Sebab baginya, MKKBN ini hanya menjalankan swadharma agama dan swadharma negara. “Karena ada di tim kami ada advokasi hukum, tentunya melihat ketidakadilan dan kesewang-wenangan. Kami ingin meluruskannya dengan mengajak berdialog, supaya tidak saling bertengkar antar agama Hindu,” sebutnya.

Untuk itu, sebelum mengambil tindakan ia berharap ke depannya dilakukan dialog terlebih dahulu. Apabila memang tidak ada etikat baik, maka baru terpaksa ditempuh jalur hukum. Sehingga semua ada jalurnya yang baik dan benar. Dasar hukum MKKBN pun, kata dia telah memiliki legal standing dari Kemenkumham.

“Majelis ini hanya ingin meluruskan dan mendamaikan pertengkaran di lapangan,” katanya. Jika memang tidak ada jalan keluar, ada jalur lainnya yakni jalur hukum. Sehingga tidak main hakim sendiri. “Yang jelas saya pribadi, Ketut Nurasa, kalau untuk menegakkan kebenaran. Saya single fighter pun berani. Sebab saya tidak bisa melihat ketidakadilan merajalela,” tegasnya.

Hal ini didukung Ida Pandita Dasa Daksa Nata Siwa Dharma Gini Nanda, dari Gria Taman, Blahbatuh, Gianyar. Beliau mengatakan bahwa sangat menjungjung ajaran Siwa Budha. Laksana budha yang penuh welas asih, dalam membantu umat manusia. “Semua perbuatan membawa karma, jadi sekala niskala harus berjalan seimbang,” kata beliau. Intinya adalah bagaimana saling menolong, antar umat beragama. Sehingga mendatangkan kedamaian dan kesejukan di alam semesta ini. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved