Masa Sulit, REI Bali Harapkan Pemerintah Berikan Kemudahan

DPD REI Bali, juga turut merasakan hantaman dampak dari pandemi akibat virus Covid-19. Pariwisata yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, benar-bena

Istimewa
Rumah subsidi di Sanggulan Tabanan oleh pengembang DPD REI Bali. 

DENPASAR, TRIBUN BALI  - DPD REI Bali, juga turut merasakan hantaman dampak dari pandemi akibat virus Covid-19. Pariwisata yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, benar-benar memukul berbagai sektor. Termasuk sektor kontruksi dan sebagainya. Sehingga semuanya mandeg, dan membuat ekonomi Bali minus hingga di bawah rata-rata wilayah lain di Indonesia.

Ketua DPD REI Bali, Gede Suardita, berharap dalam kondisi ini pemerintah bisa memberikan keringanan, kemudahan. Sehingga pihaknya bisa sedikit bernafas, di tengah himpitan berbagai masalah di masa pandemi ini. “Kami tidak muluk-muluk, meminta bantuan atau soft loan dan sebagainya. Intinya ada kemudahan dalam berbisnis saja sudah cukup,” katanya di Denpasar, Senin 31 Mei 2021.

Satu diantaranya ihwal rumah subsidi atau FLPP tahun 2021 ini. Ia menjelaskan, FLPP 2021 telah digulirkan dan tidak terasa telah mencapai pertengahan tahun. “Dari kuota subsidi yang digulirkan pemerintah, sebanyak 156 ribu dan ini dua kali lipat dari kuota tahun 2020. Mungkin karena tingginya animo masyarakat, dan pengembang banyak beralih ke rumah sektor subsidi di era pandemi ini,” katanya.

Tak disangka, ternyata kuota FLPP ini diprediksi akan habis pada bulan Agustus 2021. Harapannya kuota FLPP bisa ditambah lagi oleh pemerintah, khususnya di Bali. Sebab apabila tidak ditambah maka akan kembali ke suku bunga normal. Dan ini ditakutkan sangat memberatkan MBR. “Dengan diberhentikannya subsidi sejumlah 5 persen per tahun, pengaruhnya cukup lumayan untuk MBR,” sebutnya. Saat ini angsuran rata-rata MBR untuk rumah subsidi sekitar Rp 1 juta per bulan.

Sehingga apabila dicabut dan dikenakan suku bunga normal, maka angsurannya sekitar Rp 1,5 juta per bulan. “Kalaupun diturunkan, sampai Rp 1,3 juta pun. Bagi MBR tentu hal ini cukup memberatkan,” sebutnya. Rata-rata rumah subsidi berlaku secara nasional, di daerah mana yang serapannya besar. Maka di sana dikasi lebih banyak. Tahun 2020 di bawah 100 ribu. Dan Bali biasanya mendapatkan 10 persen dari total itu.

“Penjualan dari data statistik perbankan itu, untuk tahun 2021 ini naik sekitar 20 persen untuk kenaikan pembeli dan realisasi rumah subsidi sampai pertengahan tahun,” katanya. Konsumen dari segala kalangan, baik swasta, PNS, BUMN, dan sebagainya. Untuk kalangan pariwisata juga mulai dibuka, asal mereka masih bekerja saja. “Di era pandemi ini, segmen untuk rumah FLPP dan rumah subsidi ini yang juga membantu developer bisa bertahan. Karena ini kan real sekali harganya terjangkau dan kemudahan suku bunga, bantuan uang muka. Dan itu memang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” sebutnya.

Hanya saja, deritanya bagi developer juga ada. Selain kuota habis, masalah lain adalah developer sedang banyak-banyaknya membangun karena didukung cuaca saat ini pada musim kemarau. “Kemudian pemerintah juga membuat pengaman, selain sudah sistem aplikasi kumpulan pengembang (Sikumbang). Sistem aplikasi untuk konsumen (Sikasep). Sekarang ada sistem pemantauan kontruksi (Sipetruk),” tegasnya.

Ia mendukung semua arahan pemerintah, hanya saja jangan sampai mempersulit developer ke depannya. Khususnya di era pandemi saat ini. “Sipetruk ini kalau tidak salah efektif per 1 Juli 2021. Dimana segala aktivitas kontruksi dari pra proses hingga perumahan jadi dipantau melalui sistem online,” katanya. Sehingga ketakutannya, kualitas rumah subsidi melebihi dari yang seharusnya. Padahal harganya sangat ditekan oleh pemerintah.

Apalagi tahun ini tidak ada kenaikan harga dari tahun 2020, tetap harga FLPP per unitnya Rp 168 juta di Bali. Padahal setiap tahunnya harga rumah subsidi naik sekitar 8 persen. Harusnya, kata dia, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Apabila perekonomian telah membaik mungkin bisa diterapkan hal demikian. Sebab sudah banyak pengembang membangun rumah FLPP dan rumahnya telah jadi. Tentu ini cukup memberatkan apabila harus dicek kembali secara detail layaknya rumah yang belum dibangun.

Gede Suardita memastikan, rumah subsidi yang dibangun developer di bawah naungan REI Bali pasti aman dan sesuai kontruksi yang layak. Sehingga jangan sampai rumah subsidi yang sudah dibangun, tidak bisa dipasarkan hanya karena adanya aturan yang terlalu ketat. “Kalau hemat kami, rumah yang terlanjur sudah dibangun per Juli 2021 seyogyanya tidak dikenakan aplikasi Sipetruk ini. Karena kan sudah terlanjur dibangun,” tegasnya. Mungkin bisa diberlakukan untuk ke depannya.

“Kami REI sebagai mitra utama pemerintah dalam pembangunan rumah subsidi, sebaiknya memang hal ini dipending dulu sampai perekonomian membaik,” imbuhnya. Ia menjelaskan, harga FLPP yang tidak naik sementara seolah-olah kualitas minta ditingkatkan. Namun harga bahan bangunan dan tanah masih tinggi. Hal tersebut membuat semuanya serba sulit. “Otomatis kan kami rugi dipembiayaan,” katanya. Idealnya apabila Sipetruk ini diberlakukan, harus dibarengi dengan kenaikan harga rumah subsidi. Sehingga tidak terlalu memberatkan pengembang.

“Mungkin bisa naiknya sekitar 10 persen lah,” sebutnya. Sebab per daerah itu ada banyak perbedaan harga bahan bangunan, tanah, kontur ruang dan sebagainya. Sehingga tidak bisa dipukul rata sedemikian rupa. “Semisal sampai kadar air kusen pun ditentukan, kadang-kadang kan tidak bisa spesifik seperti itu,” ujarnya. Sementara developer yang tidak mengikuti aturan itu, terancam tidak bisa realisasi atau dibiayai. Tentunya hal ini malah menjadi bumerang bagi pengembang REI.  “Takut kami banyak ketidaksinkronan dan ketidakpahaman,” katanya. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah memikirkan lagi hal ini. (ask)

 

 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved