Dukung Relaksasi Pajak, Jasa Raharja Bebaskan Denda SWDKLLJ Untuk Tahun yang Lewat

Di tengah kondisi pandemi yang masih berlanjut, dan kondisi ekonomi masyarakat Bali yang masih belum pulih.

Istimewa
Dukung Relaksasi Pajak, Jasa Raharja Bebaskan Denda SWDKLLJ Untuk Tahun yang Lewat. 

DENPASAR, TRIBUN BALI - Di tengah kondisi pandemi yang masih berlanjut, dan kondisi ekonomi masyarakat Bali yang masih belum pulih.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan relaksasi pajak, melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021. Tentang Pembebasan Pokok Pajak, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ada 3 kebijakan yang dituangkan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 itu. Diantaranya, pembebasan pokok PKB untuk pajak tahun ketiga dan selanjutnya, dilaksanakan mulai 8 Juni sampai dengan 3 September 2021.

Pembebasan pokok BBNKB, atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya dilaksanakan mulai 4 September sampai 17 Desember 2021.

Serta penghapusan bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB, dilaksanakan mulai 8 Juni sampai 17 Desember 2021.

Jasa Raharja yang tergabung dalam Group Holding Perasuransian dan Penjaminan atau Indonesia Financial Group (IFG), mendukung relaksasi pajak di Provinsi Bali. Dan ikut ambil bagian dengan membebaskan denda SWDKLLJ, untuk tahun yang lewat sebesar 100  persen, periode 8 Juni sampai 17 Desember 2021.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Bali, Dwi Sasono, menyampaikan siap mendukung program-program Pemerintah Provinsi Bali. Yang salah satunya yaitu relaksasi pajak.

Dengan adanya relaksasi pajak, diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat, dan menarik minat masyarakat menyelesaikan kewajibannya dalam membayar PKB dan SWDKLLJ.

Dwi Sasono menjelaskan, dengan pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat. Masyarakat yang menunggak, hanya perlu membayar pokok SWDKLLJ  dan denda tahun berjalan saja. Sedangkan denda tahun lalu dibebaskan 100  persen.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program relaksasi pajak tersebut, karena belum tentu setiap tahun akan ada program serupa. Ke depannya harapan yang lebih besar, tentu saja agar keadaan ekonomi Bali dapat kembali normal seperti semula," ujarnya. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved