Pariwisata Bali Masih Mati Suri, Hipmi Harapkan Dukungan Nyata Pemerintah

Masih mati surinya pariwisata Bali, benar-benar membuat pengusaha dan para pekerja layaknya ikan di atas daratan. Susah bernafas dan nyaris mati. Hal

Penulis: Anak Agung Seri Kusniarti
Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Istimewa
Pande Agus Widura 

DENPASAR, TRIBUN BALI - Masih mati surinya pariwisata Bali, benar-benar membuat pengusaha dan para pekerja layaknya ikan di atas daratan. Susah bernafas dan nyaris mati. Hal ini dirasakan hampir di semua lini, khususnya di sektor pariwisata dan yang terkait dengannya. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, berharap ada dukungan nyata bagi Bali khususnya dari pemerintah pusat. 

Satu diantaranya, BPD Hipmi Bali mempertanyakan konsistensi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2021. Aturan tersebut, mengatur tentang 'Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional'. Namun dengan tegas, Ketua Umum BPD Hipmi Bali, Agus Pande Widura, mengatakan belum ada dampak positif dari regulasi itu. 

"PMK 32/2021 itu, dikeluarkan dari kementerian dan isinya untuk membantu perusahaan yang memang performanya belum bagus. Tetapi masih bisa bertahan (hidup) semisal pariwisata," ujarnya dalam siaran pers, Rabu 14 Juli 2021. Lanjutnya, PMK itu sebenarnya dijamin oleh pemerintah selama tiga tahun.

Artinya ketika perbankan memberikan kredit kepada end user, dijamin oleh pemerintah. Melalui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebagai penjamin, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), selaku pelaksana dukungan loss limit termasuk pelaksanaan penjaminan bersama. "Namun kenyataannya, PMK 32/2021 tidak bisa mengeksekusi proses kredit yang diajukan pengusaha," sebutnya. 

Salah satu batu sandungannya, kata dia, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Isinya tentang 'Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019'.

"POJK ini ada mengatakan tentang tiga pilar (ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur)," katanya. Namun yang terjadi saat ini, bank dan OJK saling menuding. Apalagi pasca pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Nusa Dua, 9 April 2021. "OJK pusat mengatakan sudah tidak ada pilar-pilar lagi, dan mereka siap mengeluarkan (kredit)," ucapnya. 

Namun pada akhirnya, malah PMK 32/2021 juga tak bisa dieksekusi, lantaran ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia tidak memungkiri, ekonomi secara nasional sudah membaik. Hanya saja, perekonomian Bali yang bertumpu dari pariwisata masih terperosok dan mati suri.

Pande, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa di luar Pulau Dewata ada 13 sampai 14 perusahaan yang telah menggunakan PMK 32/2021 ini. Usaha ini juga bergerak di bidang pariwisata. "Ini artinya perbankan kan tebang pilih. Ketika sekarang di luar Bali masih melihat prospek pariwisata di daerah tersebut, mereka berani mengucurkan dana melalui PMK 32/2021 itu," tegasnya.

Tentunya dengan penjaminan dari LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebagai penjamin, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku pelaksana dukungan loss limit termasuk pelaksanaan penjaminan bersama. "Tetapi ketika berbicara Bali, mereka (perbankan) tidak satu pun ada yang berani ambil keputusan dan berkorban. Karena melihat secara bisnis memang betul, lebih baik membantu orang yang masih ada masa depannya, daripada Bali yang tidak jelas masa depannya," ujarnya kesal.

Saking geramnya, ia membandingkan PMK 32/2021 dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 19 dan 20 Tahun 2021. Inmendagri Nomor 19 tahun 2021 memuat revisi sebagian diktum ketiga dari Inmendagri nomor 15 Tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved