Pariwisata Bali Masih Mati Suri, Hipmi Harapkan Dukungan Nyata Pemerintah

Masih mati surinya pariwisata Bali, benar-benar membuat pengusaha dan para pekerja layaknya ikan di atas daratan. Susah bernafas dan nyaris mati. Hal

Istimewa
Pande Agus Widura 

DENPASAR, TRIBUN BALI - Masih mati surinya pariwisata Bali, benar-benar membuat pengusaha dan para pekerja layaknya ikan di atas daratan. Susah bernafas dan nyaris mati. Hal ini dirasakan hampir di semua lini, khususnya di sektor pariwisata dan yang terkait dengannya. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, berharap ada dukungan nyata bagi Bali khususnya dari pemerintah pusat. 

Satu diantaranya, BPD Hipmi Bali mempertanyakan konsistensi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2021. Aturan tersebut, mengatur tentang 'Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional'. Namun dengan tegas, Ketua Umum BPD Hipmi Bali, Agus Pande Widura, mengatakan belum ada dampak positif dari regulasi itu. 

"PMK 32/2021 itu, dikeluarkan dari kementerian dan isinya untuk membantu perusahaan yang memang performanya belum bagus. Tetapi masih bisa bertahan (hidup) semisal pariwisata," ujarnya dalam siaran pers, Rabu 14 Juli 2021. Lanjutnya, PMK itu sebenarnya dijamin oleh pemerintah selama tiga tahun.

Artinya ketika perbankan memberikan kredit kepada end user, dijamin oleh pemerintah. Melalui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebagai penjamin, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), selaku pelaksana dukungan loss limit termasuk pelaksanaan penjaminan bersama. "Namun kenyataannya, PMK 32/2021 tidak bisa mengeksekusi proses kredit yang diajukan pengusaha," sebutnya. 

Salah satu batu sandungannya, kata dia, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Isinya tentang 'Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019'.

"POJK ini ada mengatakan tentang tiga pilar (ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur)," katanya. Namun yang terjadi saat ini, bank dan OJK saling menuding. Apalagi pasca pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Nusa Dua, 9 April 2021. "OJK pusat mengatakan sudah tidak ada pilar-pilar lagi, dan mereka siap mengeluarkan (kredit)," ucapnya. 

Namun pada akhirnya, malah PMK 32/2021 juga tak bisa dieksekusi, lantaran ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia tidak memungkiri, ekonomi secara nasional sudah membaik. Hanya saja, perekonomian Bali yang bertumpu dari pariwisata masih terperosok dan mati suri.

Pande, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa di luar Pulau Dewata ada 13 sampai 14 perusahaan yang telah menggunakan PMK 32/2021 ini. Usaha ini juga bergerak di bidang pariwisata. "Ini artinya perbankan kan tebang pilih. Ketika sekarang di luar Bali masih melihat prospek pariwisata di daerah tersebut, mereka berani mengucurkan dana melalui PMK 32/2021 itu," tegasnya.

Tentunya dengan penjaminan dari LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebagai penjamin, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku pelaksana dukungan loss limit termasuk pelaksanaan penjaminan bersama. "Tetapi ketika berbicara Bali, mereka (perbankan) tidak satu pun ada yang berani ambil keputusan dan berkorban. Karena melihat secara bisnis memang betul, lebih baik membantu orang yang masih ada masa depannya, daripada Bali yang tidak jelas masa depannya," ujarnya kesal.

Saking geramnya, ia membandingkan PMK 32/2021 dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 19 dan 20 Tahun 2021. Inmendagri Nomor 19 tahun 2021 memuat revisi sebagian diktum ketiga dari Inmendagri nomor 15 Tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sementara Inmendagri 20 Tahun 2021, merupakan perubahan Inmendagri 17 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya kedua Inmendagri itu lebih 'ditakuti', dibandingkan PMK 32/2021 yang terkesan tak lebih dari macan di kertas saja.   

Mantan Ketua DPD REI Bali ini, melanjutkan PPKM di Inmendagri bukan Undang-undang. Karena sebenarnya Undang-undang itu kan karantina wilayah. "Tapi bisa memberikan sanksi kepada pemerintah daerah ketika tidak mengikuti," jelasnya. Namun PMK 32/2021 yang juga bukan Undang-undang, tidak bisa memberikan sanksi kepada perbankan. Sehingga PMK 32/2021 kalau tidak dijalankan, tidak memiliki konsekuensi hukum.

Pande merasa kondisi ini sangat tidak adil bagi Bali. Belum lagi, sikap diskriminatif pemerintah pusat dalam penentuan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Kebijakan ini, kata APW, yang menjadi biang kerok belum dibukanya terminal internasional di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. "Mau PPKM kek, mau PSBB kek, tidak masalah, yang penting airport dibuka. Supaya tidak pemerintah daerah yang nanti disalahkan karena seolah-olah menghalangi. Ini tidak adil. Lantas kenapa pusat boleh menjadi pintu PPLN dan lokasi karantina, sedangkan Bali tidak," tegasnya.

 Pande tak ingin, berbagai kebijakan pemerintah pusat terkesan 'menidurkan' Bali. "Takutnya saya seperti itu. Kenapa? Karena alasannya tidak ketemu. Saya juga tanya dengan petinggi-petinggi di pusat juga tidak memberikan alasan yang jelas. Saya jadi berpikir, apakah memang Bali ingin ditidurkan," ujarnya. Jika Bali sengaja 'ditidurkan', ia khawatir akan menimbulkan kerusakan permanen untuk kepariwisataan. 

Seharusnya, kata dia, Bali dibuka saja. "Ketika tidak dilakukan, kita kan berpikir, kapan Bali akan di recovery, karena setiap kita mau buka, ada PPKM. Tidak adilnya lagi, PPKM darurat ini seolah-olah menjadi permainan kata-kata dari pemerintah untuk lepas tangan dari karantina wilayah. Kita paham pemerintah tidak punya uang, tetapi kita di Bali jangan dibunuh juga dong," tegasnya. APW juga mengatakan, tidak masuknya Bali sebagai pintu PPLN dan lokasi karantina juga menjadi keputusan yang sangat konyol.

Karena jika dikomparasi dengan DKI Jakarta, Medan, Surabaya, dan Manado, Bali memiliki sarana prasarana yang memadai. Bahkan ditilik dari fasilitas perhotelan, Pulau Seribu Pura ini mempunyai standar sangat tinggi, khususnya ketika berbicara keamanan dan kesehatan selama proses karantina. 

"Untuk tempat karantina, Bali sepertinya lebih mendukung daripada Jakarta, dan Surabaya, mengingat tempat di Bali tidak bergedung seperti di kota-kota besar di Indonesia," jelasnya. Menyinggung PPKM darurat Jawa-Bali, ia juga mengkritisi sikap tegas aparat. Belum lagi muncul soal ancaman pencopotan terhadap kepala daerah, yang dianggap gagal menangani penyebaran Covid-19. 

PPKM darurat Jawa-Bali rasa 'lockdown' ini, kata Pande, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun yang terjadi, pemerintah pusat dengan mudah menjatuhkan sanksi, tanpa memberikan solusi. Batas waktu operasionalisasi usaha, dituding bentuk pembunuhan paksa terhadap pengusaha. 

"Masyarakat harus bertahan hidup di tengah pandemi ini. Tetapi pemerintah seakan ingin membunuh warganya, dengan aturan batas waktu operasional. Perlu diingat, PPKM darurat ini bukan Undang-undang," tegasnya. APW mengingatkan kembali, jika PPKM darurat ini tidak dipayungi Undang-undang. Itu artinya, tidak ada dasar untuk pengenaan sanksi dari pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali. Ia berharap ada solusi dari semua ini, karena rakyat sedang kelaparan dan benar-benar membutuhkan kehadiran negara. (ask)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved