JKP, Integrasi BPJamsostek dan BPJS Kesehatan Optimalkan Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja telah disahkan DPR-RI pada 5 Oktober 2020 dan diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020

Istimewa
Integrasi BPJamsostek dan BPJS Kesehatan dalam program JKP. 

DENPASAR, TRIBUN BALI -  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja telah disahkan DPR-RI pada 5 Oktober 2020 dan diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. 
Undang-Undang itu, salah satunya mengamanatkan soal penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

 
JKP merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Namun pada pelaksanaannya, ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, BPJamsostek bersama BPJS Kesehatan bermaksud mengintegrasikan data yang dimiliki. Integrasi data antar dua lembaga BPJS ini, diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik.

Integrasi data ini pun, bertujuan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.  Ruang lingkup yang menjadi pokok kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Kemudian integrasi data kepesertaan masing-masing institusi BPJS, untuk program JKP dan pemanfaatan data kepesertaan untuk program jaminan sosial. PKS ini ditandatangani Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek, Pramudya Iriawan Buntoro, bersama Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun.

Penandatanganan PKS itu, dilaksanakan secara virtual pada Jumat 23 Juli 2021. BPJamsostek
sebagai pihak pertama dalam PKS ini, memiliki hak dan kewajiban yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta. Begitu pula dengan BPJS Kesehatan selaku pihak kedua.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, dalam sambutannya mengatakan, dengan integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini. Masyarakat akan lebih diuntungkan karena layanan dapat lebih optimal. "Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Senin 26 Juli 2021.

NIK ini didapat dengan mengakses langsung data, yang dimiliki oleh Adminduk untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS. “Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK, karena transaksi data yang dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucapnya. 

Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, berharap perjanjian kerjasama ini dapat mengakomodir kebutuhan peserta. Sehingga program jaminan sosial dapat berjalan dengan optimal. “Penyelanggaran jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan, merupakan salah satu pilar kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing,” tegas Ghufron.

Ia  menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam penyelenggaraan program JKP.

Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan Program Jaminan Sosial, diharapkan ke depannya dapat tercipta Data Terpadu Jaminan Sosial. "Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98 persen," ujar Ghufron.

Menutup acara penandatanganan kerjasama ini, Anggoro kembali mengatakan sinergi ini akan saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.“Semoga dengan adanya kerjasama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data yang terintegrasi atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan, sebagai wujud hadirnya negara dalam jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Anggoro. 

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto, mengatakan sinergitas 'duo' BPJS ini semata untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. 
Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat segera bergabung dalam kepesertaan BPJamsostek.
"Melalui PKS diantara BPJamsostek dan BPJS Kesehatan, menunjukkan komitmen negara dalam optimalisasi layanan program jaminan sosial bagi tenaga kerja," katanya. 

Oleh karenanya ia mengajak, seluruh perusahaan dan tenaga kerja bergabung dalam kepesertaan, mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan. Toto menjelaskan, dalam pelaksanaan JKP, ada sejumlah data perlu dipenuhi perusahaan dan tenaga kerja. "Data perusahaan yang perlu dilengkapi adalah aset dan omzet, sektor usaha, alamat lengkap perusahaan (kode pos, kabupaten/kota), nomor ponsel PIC perusahaan, alamat email perusahaan, dan NPWP (jika ada)," sebutnya. Sedangkan bagi tenaga kerja harus menyiapkan data berupa NIK valid, nomor rekening bank berstatus aktif, nomor ponsel aktif, dan alamat email aktif. (*)

Sumber: Tribun Bali

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved