Rekomendasi Komnas HAM, Yayasan ISKCON - Indonesia Harapkan Kedamaian

Yayasan ISKCON Indonesia, menyambut baik surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai kasus Hak Atas Kebebasan Berag

 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Yayasan ISKCON Indonesia, menyambut baik surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai kasus Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dengan nomor surat 30/R/MD.00.00/VIII/2021. Tertanggal 27 Agustus 2021.


Dimana Yayasan ISKCON-Indonesia, yang sah secara hukum dan memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-5791.AH.01.04. TAHUN 2013/C – 235.HT.01.02.TH 2006 dan terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : 1045/DJ.VI/BA.00/8/2018.


"Kami sangat berterima kasih atas proses penyelesaian permasalahan ini oleh Komnas HAM dengan dikeluarkannya surat ini, sebagai respon atas surat pengaduan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan nomor : 01/ISKCON-IND/VI/2021 yang kami laporkan pada tanggal 3 Juni 2021," kata Sekretaris Jenderal Yayasan ISKCON-Indonesia, Putu Wijaya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Kamis 9 September 2021. 


Turunnya surat rekomendasi Komnas HAM ini, kata dia, telah dijelaskan bahwa ada pelaporan dari Yayasan ISKCON-Indonesia tentang adanya dugaan pelanggaran HAM. Dengan adanya surat rekomendasi itu, pihaknya berharap seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memahami keberadaan badan hukum Yayasan ISKCON-Indonesia dan bisa saling menghormati hak-hak beragama serta saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lain. 


Yayasan ISKCON-Indonesia, mengharapkan agar wilayah lain juga bisa memahami hal ini dan tetap menjaga kedamaian. Serta bisa menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai secara objektif agar tetap membuat suasana aman dan damai.


Yayasan ISKCON-Indonesia, jelas dia, sejak awal berdirinya telah berkomitmen menjaga kedamaian dan ketenteraman masyarakat dengan tidak melakukan ekspresi agama dan keyakinan yang berlebihan. Serta tidak merendahkan warga masyarakat lainnya, dan pada saat yang sama para bhakta bisa tetap mempertahankan kegiatan keagamaan sesuai Dresta Bali bersama masyarakat umum.


Kemudian kegiatan bhakti yoga untuk kemajuan spiritualnya, dilaksanakan di ashram dan di rumahnya secara pribadi. Dengan cara seperti itu, diharapkan tetap terjaganya suasana kondusif. Jika terjadi hal-hal yang mengganggu dalam kegiatan beragama dan berkeyakinan, mengharapkan agar dilaksanakan dengan cara dialog  serta penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan berbasis nilai-nilai agama dan hak asasi manusia. 


"Selanjutnya tidak lupa kami akan selalu mengupayakan penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memperjuangkan hak-hak kami," ungkapnya. 


Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Yayasan ISKCON-Indonesia juga menegaskan bahwa pihaknya di Yayasan ISKCON-Indonesia bukan di badan hukum yang lain. “Yayasan ISKCON-Indonesia memiliki cara-cara pembinaan dan pengelolaan manajemen tersendiri.


Antara lain, guru kerohaniannya adalah orang Bali asli dan bertempat tinggal di Denpasar, lalu Yayasan ISKCON-Indonesia merupakan organisasi yang berpusat di Denpasar, Bali, Indonesia. Murid-murid dari guru kerohanian kami selain memperdalam spiritual melalui pelatihan bhakti yoga juga tetap mempertahankan kegiatan keagamaan Dresta Bali, bersama masyarakat adat yang terkait.


Pelaksanaan pelatihan bhakti yoga seluruh murid, hanya dilaksanakan di ashram-ashram saja sesuai dengan surat kesepakatan bersama pada tahun 2001. Antara sampradaya yang diprakarsai oleh Dirjen Bimas Hindu untuk meningkatkan sradha diri sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. 


Sekretaris Jenderal Yayasan ISKCON-Indonesia itu menegaskan, pihaknya hanya melaksanakan kegiatan pelatihan bhakti yoga di ashram/pasraman yang menjadi tanggung jawab dari Yayasan ISKCON-Indonesia ataupun tempat tempat tinggal dari para bhakta yang bernaung di Yayasan ISKCON-Indonesia. 

Pihaknya berharap ke depan, tidak ada tindakan persekusi atau main hakim sendiri. Sebab hal itu berdampak tidak hanya di Bali tetapi juga berdampak di wilayah lain. Pihaknya berharap ke depannya agar kejadian persekusi tidak terjadi lagi pada Yayasan ISKCON-Indonesia, baik di Bali dan dimana pun di seluruh Indonesia serta kepada siapapun yang lain.

Sebab hak-hak setiap orang dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta sebagaimana termuat dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM. (*)

Sumber: Tribun Bali

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved