Syarat Masuk ke Bali Diperketat, Luhut Binsar: Evaluasi PPKM, Angka Covid-19 Turun 98,9 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merangkap Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan hasil evaluasi dan perk

Editor: Karsiani Putri
Freepik.com by 4045
Ilustrasi penerbangan internasional di sebuah bandara 

Menurutnya, negara-negara yang diajak bekerjasama untuk open border itu adalah Asian market, seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai dan New Zealand yang rata-rata masa berlibur mereka adalah seminggu. Bahkan wisatawan Cina kurang dari 1 minggu.

Jika masa libur mereka lebih banyak dihabiskan untuk karantina, itu sama halnya mereka datang ke Bali hanya untuk karantina.

“Kita harus menyadari, destinasi wisata yang sudah buka saat ini bukan hanya Bali saja, tapi juga Phuket, Maldives, Turki, Dubai dan Srilanka sudah buka. Bahkan kunjungan ke destinasi tersebut tanpa dilakukan karantina,” bebernya.

Diakui, karantina hanya dilakukan di negara tersebut, jika hasil pemeriksaan PCR wisman itu positif. Jika negatif, maka mereka dipersilakan untuk berlibur seperti biasanya dengan menerapkan prokes yang ketat.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah menambah negara lain yang bisa disasar untuk pembukaan wisman.

Selain keenam negara tersebut, ada sejumlah negara lain yang akan disasar, yakni Singapura, Hungaria, Perancis, Spanyol, Polandia, Belanda, Inggris, Italia, Austria, Jerman, Belgia, Australia, Norwegia, Denmark, Swedia dan Rusia.

Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19, Kemenkomarves, dan Kemenlu untuk penentuan dan persetujuan negara yang boleh masuk ke Indonesia.

"Skema charter direct flight ini nantinya disiapkan dalam konsep travel corridor arrangement. Karena sifatnya direct, jadi akan memudahkan wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia secara langsung, sehingga tidak perlu untuk transit ke negara lain," kata Sandiaga. 

Khawatir Beralih ke Tempat Lain

KETUA Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi mengkhawatirkan wisatawan mancanegara yang berencana libur ke Bali, bisa membatalkan kunjungannya ke Bali atau mengalihkan liburannya ke daerah lain jika kebijakan karantina 8 hari diberlakukan.

Menurutnya, durasi masa liburan wisatawan adalah 4 hari 3 malam. Seharusnya wisatawan tidak dikarantina sampai 8 hari.

Hal itu karena wisatawan mancanegara sudah mengikuti protokol kesehatan di negaranya, apalagi sudah divaksinasi 2 kali dan sudah dites swab saat keberangkatan.

Kresna Budi mengatakan, kalau mau menyelamatkan pariwisata dan Bali bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, semua pihak harus memiliki pola pikir yang sama dalam penyelamatan pariwisata Bali.

"Kalau pola pikir kita menyelamatkan pariwisata Bali saat penerbangan internasional Bandara Ngurah Rai dibuka 14 Oktober. Tidak perlu ada karantina dengan rentang waktu 8 hari. Kalau itu dipaksakan, kami khawatir wisatawan mengalihkan liburannya ke daerah lain," ujarnya.

Pengalaman pada akhir 2020 lalu, Bali benar-benar ditutup, sementara daerah lain seperti Lombok masih dilonggarkan, termasuk bagi wisatawan domestik. Akibatnya, banyak wisatawan membatalkan kunjungannya ke Bali karena biaya swab PCR terlalu mahal dan banyak mengalihkan kunjungannya ke Lombok.

"Lombok pada menjelang akhir tahun baru 2020, luar biasa ramainya. Lombok benar-benar mendapat berkah karena Bali menutup kunjungan wisata saat itu," ujarnya.

Kresna Budi mencontohkan, Amerika Serikat dan Eropa tidak menerapkan karantina.

Oleh karenanya Bali bisa menjadikan negara tersebut sebagai pembanding terhadap kebijakan karantina.

Menurut Kresna Budi, ada solusi yang, menurutnya, bagus dan sangat masuk akal, yakni Bali menerapkan asuransi kesehatan kepada setiap wisman yang datang ke Bali Rp 1 juta per orang untuk antisipasi pembiayaan apabila mereka sakit di Bali.

"Jadi nggak perlu karantina selama seminggu di Bali," tegasnya.

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved