Syarat Masuk ke Bali Diperketat, Luhut Binsar: Evaluasi PPKM, Angka Covid-19 Turun 98,9 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merangkap Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan hasil evaluasi dan perk

Editor: Karsiani Putri
Freepik.com by 4045
Ilustrasi penerbangan internasional di sebuah bandara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merangkap Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan hasil evaluasi dan perkembangan PPKM, Senin (11/10).

Dalam evaluasinya, Luhut menyebutkan, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia selama seminggu terakhir menunjukkan angka perbaikan. Dia menyebutkan, kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4 persen, dan khusus untuk Jawa dan Bali bahkan menunjukkan penurunan hingga 98,9 persen.

“Pertama situasi pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan satu minggu ke belakang ini, kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4 persen, dan konfirmasi Jawa-Bali menurun hingga 98,9 persen dari puncaknya 15 Juli lalu. Selain kasus harian yang membaik, jumlah kematian harian di Indonesia juga turun pada 10 Oktober. Hanya terdapat kasus kematian 39 untuk nasional, dan 17 untuk Jawa dan Bali,” imbuhnya.

Bahkan, menurut purnawirawan Jenderal baret merah Kopassus ini, angka Covid-19 Indonesia menjadi yang terendah di ASEAN, jauh di bawah dari Singapura, Malaysia, Thailand.

“Dibandingkan dengan negara-negara Asean, khusus Indonesia termasuk yang terendah,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Luhut juga menyampaikan sejumlah syarat masuk bagi turis asing ke Bali seiring dengan dibukanya penerbangan internasional ke Pulau Dewata pada 14 Oktober. Ia berharap pembukaan Bali dapat memulihkan perekonomian secara bertahap.

“Pembukaan penerbangan internasional ke Bali dilakukan pekan ini. Diharapkan mampu memulihkan ekonomi Bali secara bertahap yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi,” katanya.

Ia menyebutkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pembukaan Bali harus tetap dilakukan dengan hati-hati, meski kasus Covid-19 telah melandai. “Namun pembukaan harus dilakukan secara hati-hati, walaupun kasus sudah menurun, tetap Rt (laju penyebaran virus Covid-19) masih belum di bawah 1. Kita berharap dalam minggu ini di bawah 1,” jelasnya.

Sesuai arahan dari Presiden Jokowi, persiapan pembukaan Bali agar betul-betul disiapkan dengan maksimal dan harus dimulai simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka.

Jokowi berpesan agar di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan, serta manajemen kebijakan karantina yang clean dan transparan dan target capaian vaksinasi harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka.

Untuk Bali, ada satu daerah yang belum dapat memenuhi target capaian vaksin lansia yakni Gianyar yang hanya 38 persen.

“Di Bali hanya ada satu daerah yang perlu kita perbaiki, Gianyar yang vaksin lansianya baru 38 persen. Kami targetkan harus 40 persen dalam beberapa hari ke depan,” ungkapnya.

Untuk memastikan tidak terjadi peningkatan kasus di Bali, pemerintah juga memperketat persyaratan mulai dari syarat sebelum keberangkatan (pre-departure requirement), hingga syarat kedatangan (on arrival requirement). Berikut adalah syarat prakedatangan, yaitu:

Pertama, berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level 1 dan 2 dengan positifity rate di bawah 5 persen.

Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimum 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan.

Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal.

Keempat, asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum 100 ribu dolar AS dan mencakup pembiaayaan penanggungan Covid-19.

Kelima, bukti konfirmasi pembayaran akomodasi selama di Indonesia dan dari penyedia akomodasi atau pihak ketiga.

Sementara itu, syarat kedatangan ditentukan sebagai berikut:

Pertama, mengisi E-HAC via aplikasi PeduliLindungi.

Kedua, melaksanakan tes RT-PCR on arrival dengan biaya sendiri, di mana pelaku perjalanan dapat menunggu hasil tes di akomodasi yang sudah direservasi.

"Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari. Lalu melakukan PCR pada hari ke 4 malam. Jika hasil negatif maka pada hari ke 5 sudah bisa keluar dari karantina," jelasnya.

Luhut menjelaskan, khusus WNI yang datang dari luar negeri, juga mendapat perlakukan untuk melakukan karantina selama 5 hari.

"Kenapa 5 hari? Karena kami hitung masa inkubasi itu 4,8 hari. Jadi risikonya makin rendah," katanya.

Menjelang pembukaan Bandara Internasional Ngurah Rai, Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan dengan mengurangi masa karantina bagi wisman yang masuk ke Bali. Pemprov Bali resmi memangkas masa karantina menjadi 5 hari dari sebelumnya 8 hari.

Keputusan ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace saat ditemui awak media seusai Sidang Paripurna di DPRD Bali, Senin (11/10).

"Karantina (turis asing) itu sudah disepakati dari 8 hari ke 5 hari," kata Cok Ace.

Ia mengakui, kebijakan pengurangan ini diambil sebagai bagian dari mekanisme uji coba pembukaan pariwisata Bali bagi dunia internasional.

"Memang keinginan bisa dikurangi lagi, tapi kan ada mekanisme ada semacam uji coba dulu. (Jadi diberlakukan) 5 hari (karantina)," kata Cok Ace.

Dia mengatakan, pemangkasan masa karantina itu juga akibat melihat ada beberapa negara kompetitor yang menerapkan kebijakan karantina di bawah seminggu.

Bahkan ada kompetitor yang tidak mengambil kebijakan karantina bagi wisatawan yang datang ke negaranya. Cok Ace mengatakan, kebijakan ini juga diambil seusai rapat yang dilakukan bersama Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan, beberapa waktu lalu.

"Karena beberapa kompetitor kita bahkan ada yang nol karantina. Tadi malam arahan dari Pak Luhut kalau soal corona kita (lama) penyebarannya sudah tahu. Kalau delta relatif pendek, penularannya cepat sehingga waktunya tidak terlalu lama (atau) sebentar saja orang sudah ketahuan tertular atau tidak. Tapi (varian) Mu yang kita belum tahu," terangnya.

Ia mengakui, kebijakan pemangkasan waktu karantina tersebut juga merupakan kebijakan uji coba.

Sehingga, tidak menutup kemungkinan untuk meniadakan karantina jika tidak ada masalah dalam penularan virus Covid-19.

Dia menegaskan, kebijakan pemangkasan tersebut diambil seusai mendengarkan saran dari para ahli di bidang kesehatan dan virologi.

"Ndak mungkin (nol hari masa karantina). Belum (memungkinkan). Sudah dengan segala pertimbangan. Tadi malam rapat dengan (mendapat) saran-saran guru-guru besar juga sudah dipertimbangkan baik-baik," papar Cok Ace yang juga Ketua BP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali itu.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, pembukaan Wisman ke Bali harus memperhatikan masa libur wisatawan.

Sehingga pemerintah diharapkan mampu memperhatikan asal atau negara wisman yang diajak kerja sama.

Hal itu, menurutnya, lantaran ada beberapa wisatawan yang liburnya hanya satu minggu atau tujuh hari, khususnya Asian market.

“Untuk itu SOP menyangkut lama masa karantina sementara diharapkan dipersingkat menjadi 3 hari. Sehingga wisatawan yang datang ke Bali bisa menikmati libur ke Bali,” ujarnya.

Menurutnya, negara-negara yang diajak bekerjasama untuk open border itu adalah Asian market, seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai dan New Zealand yang rata-rata masa berlibur mereka adalah seminggu. Bahkan wisatawan Cina kurang dari 1 minggu.

Jika masa libur mereka lebih banyak dihabiskan untuk karantina, itu sama halnya mereka datang ke Bali hanya untuk karantina.

“Kita harus menyadari, destinasi wisata yang sudah buka saat ini bukan hanya Bali saja, tapi juga Phuket, Maldives, Turki, Dubai dan Srilanka sudah buka. Bahkan kunjungan ke destinasi tersebut tanpa dilakukan karantina,” bebernya.

Diakui, karantina hanya dilakukan di negara tersebut, jika hasil pemeriksaan PCR wisman itu positif. Jika negatif, maka mereka dipersilakan untuk berlibur seperti biasanya dengan menerapkan prokes yang ketat.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah menambah negara lain yang bisa disasar untuk pembukaan wisman.

Selain keenam negara tersebut, ada sejumlah negara lain yang akan disasar, yakni Singapura, Hungaria, Perancis, Spanyol, Polandia, Belanda, Inggris, Italia, Austria, Jerman, Belgia, Australia, Norwegia, Denmark, Swedia dan Rusia.

Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19, Kemenkomarves, dan Kemenlu untuk penentuan dan persetujuan negara yang boleh masuk ke Indonesia.

"Skema charter direct flight ini nantinya disiapkan dalam konsep travel corridor arrangement. Karena sifatnya direct, jadi akan memudahkan wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia secara langsung, sehingga tidak perlu untuk transit ke negara lain," kata Sandiaga. 

Khawatir Beralih ke Tempat Lain

KETUA Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi mengkhawatirkan wisatawan mancanegara yang berencana libur ke Bali, bisa membatalkan kunjungannya ke Bali atau mengalihkan liburannya ke daerah lain jika kebijakan karantina 8 hari diberlakukan.

Menurutnya, durasi masa liburan wisatawan adalah 4 hari 3 malam. Seharusnya wisatawan tidak dikarantina sampai 8 hari.

Hal itu karena wisatawan mancanegara sudah mengikuti protokol kesehatan di negaranya, apalagi sudah divaksinasi 2 kali dan sudah dites swab saat keberangkatan.

Kresna Budi mengatakan, kalau mau menyelamatkan pariwisata dan Bali bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, semua pihak harus memiliki pola pikir yang sama dalam penyelamatan pariwisata Bali.

"Kalau pola pikir kita menyelamatkan pariwisata Bali saat penerbangan internasional Bandara Ngurah Rai dibuka 14 Oktober. Tidak perlu ada karantina dengan rentang waktu 8 hari. Kalau itu dipaksakan, kami khawatir wisatawan mengalihkan liburannya ke daerah lain," ujarnya.

Pengalaman pada akhir 2020 lalu, Bali benar-benar ditutup, sementara daerah lain seperti Lombok masih dilonggarkan, termasuk bagi wisatawan domestik. Akibatnya, banyak wisatawan membatalkan kunjungannya ke Bali karena biaya swab PCR terlalu mahal dan banyak mengalihkan kunjungannya ke Lombok.

"Lombok pada menjelang akhir tahun baru 2020, luar biasa ramainya. Lombok benar-benar mendapat berkah karena Bali menutup kunjungan wisata saat itu," ujarnya.

Kresna Budi mencontohkan, Amerika Serikat dan Eropa tidak menerapkan karantina.

Oleh karenanya Bali bisa menjadikan negara tersebut sebagai pembanding terhadap kebijakan karantina.

Menurut Kresna Budi, ada solusi yang, menurutnya, bagus dan sangat masuk akal, yakni Bali menerapkan asuransi kesehatan kepada setiap wisman yang datang ke Bali Rp 1 juta per orang untuk antisipasi pembiayaan apabila mereka sakit di Bali.

"Jadi nggak perlu karantina selama seminggu di Bali," tegasnya.

Kresna Budi memperkirakan, kalau ada kelonggaran, diprediksi wisatawan berkunjung ke Bali dalam setahun 9 juta wisatawan dikalikan nilai asuransi dibayarkan Rp 1 juta itu sama artinya Rp 9 triliun.

Nilai sebesar itu bisa menjadi pendapatan buat Bali dalam menggratiskan biaya pendidikan maupun kesehatan masyarakat Bali.

Pihaknya berharap ada kebijakan dari Gubernur Bali untuk memperpendek waktu karantina bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Tujuan mereka berkunjung jelas untuk berlibur menikmati panorama Bali, seni budayanya dengan berbagai keunikan yang dimiliki.

Baca juga: Karantina Wisman ke Bali Menjadi 5 Hari, Menparekraf Sebut Dipersingkat Namun Belum Final Decision

"Tidak semua wisatawan memiliki waktu lama berkunjung. Jangan sampai waktu berliburnya dihabiskan untuk mengikuti karantina selama 8 hari di hotel tanpa bisa bepergian ke mana-mana," katanya. 

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved