Terkait Belum Adanya Penerbangan Internasional ke Bali, BTB Beri Masukan ke Pemprov Bali & Pusat

Namun sampai saat ini belum ada satupun penerbangan internasional yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Editor: Karsiani Putri
Dok. DTW Tanah Lot
Kunjungan Wisatawan di DTW Tanah Lot Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Sebulan sudah Bali resmi dibuka bagi penerbangan internasional.

Namun sampai saat ini belum ada satupun penerbangan internasional yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menanggapi situasi ini, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana akhirnya memberikan masukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Pemerintah Provinsi Bali.

Baca juga: Sebulan Penerbangan ke Bali Dibuka, Belum Ada Kunjungan Wisman ke Denpasar

"Betul, ini kita berikan sebagai masukan," jelas dia, Senin (15/11).

Dalam masukannya tersebut, Gus Agung, panggilan akrabnya, menyebutkan, ada beberapa hal yang membuat Bali hingga kini belum didatangi maskpai penerbangan asing.

Salah satunya adalah keharusan maskapai melakukan penerbangan langsung (direct flight) ke Bali.

Permasalahnnya, pemerintah hanya mengizinkan maskapai asing dari 19 negara yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Norwegia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, dan Hongaria.

"Pemerintah hanya mengizinkan penerbangan asing dari negara-negara yang diizinkan dalam list 19 negara-negara, sebagai contoh dari negara UAE, Emirates Airlines, Etihad, Qatar Airlines," ucapnya.

Menurut dia, maskapai asing itu semuanya sulit membawa WNA masuk ke Bali, karena ada peraturan yang membelit, seperti karantina 3 hari.

"Karena selain kurang menarik package-nya, ada karantina, walaupun hanya 3 hari, namun tetap saja memberatkan juga. Mana ada orang Doha, Dubai, Abu Dhabi yang mau khusus terbang ke Bali," paparnya.

Gus Agung mengatakan, kebanyakan penerbangan menuju Bali menggunakan airport hub atau bandara pengumpul.

"Mereka semua sebagai giant dari semua airlines karena mereka hanya sebagai hub saja, yang mereka angkut adalah dari US, Europe dan lain-lain. Jadi peraturan direct flights sangat-sangat tidak mungkin membawa turis masuk Bali," ujarnya.

Sehingga, pihaknya meminta pemerintah mengizinkan maskapai asing tersebut diberikan izin terbang melalui negara penghubung tidak lebih dari 12 jam.

"Solusi, airlines bisa transit di hub country, tidak lebih dari 12 jam," paparnya.

Pihaknya juga menyoroti adanya surat edaran yakni SE 85 2021 dari Kemenhub yang menyebutkan Bandara Ngurah Rai hanya bisa menerima 1 flight atau penerbangan setiap 2 jam, berlaku untuk domestik dan asing.

Hal ini, menurutnya akan sulit diterima maskapai asing, sehingga pihaknya meminta peraturan tersebut direvisi kembali.

Terkait dengan adanya WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) & TKA (Tenaga Kerja Asing) atau Pemegang Kitas/Kitap tidak diperbolehkan masuk melalui Bali, menurutnya, seharusnya pemerintah memberikan dua opsi kebijakan yakni mendukung pembiayaan karantina bagi PMI dan penanganan WNI jika terpapar Covid setelah tiba di Bali.

Kemudian khusus untuk PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) dengan kategori WNI/PMI dapat masuk Bali dengan syarat bahwa pelayanan kesehatannya ditanggung secara mandiri.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah menyederhanakan mekanisme untuk memperoleh tourist visa agar lebihkompetitif dengan negara lain.

"Mencari visa harus ada penjamin. Solusi, penjamin seharusnya tidak diperlukan. Namun jika terkait adanya kekhawatiran pemerintah jika terjadi suatu hal-hal atau kejadian yang berakibat PPLN tersebut harus mengeluarkan biaya, apakah biaya perawatan rumah sakit dan lain-lain, maka dengan keharusan PPLN membeli asuransi Covid yang berlaku di Indonesia dan Travel Insurance, maka hal kekhawatiran tersebut dapat teratasi," ujar dia.

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved