PPKM Level 3 Diterapkan di Akhir Tahun, Ini Tanggapan Gubernur Koster

Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi tentang kebijakan penerapan PPKM Level 3

Editor: Karsiani Putri
Dok. DTW Tanah Lot
Kunjungan Wisatawan di DTW Tanah Lot Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi tentang kebijakan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, termasuk Bali, selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 nanti.

"Saya belum mendapat kepastian tentang hal itu dari pemerintah pusat," kata Koster saat diwawancarai di Gedung DPRD Bali, Senin, 22 November 2021.

Koster menyebutkan, biasanya sebelum suatu kebijakan diterapkan, pemerintah pusat akan menggelar rapat bersama guna membahas persiapannya.

"Tentu nanti akan ada rapat untuk membahas itu," jelasnya.

Begitu pun terkait pelarangan kembang api dan penutupan tempat wisata saat libur Nataru, Ketua DPD PDIP Bali ini mengaku hingga saat ini belum mengetahui hal tersebut.

Baca juga: Pelaku Wisata Keluhkan Rencana Penerapan PPKM Level III Jelang Nataru

"Saya belum tahu ada larangan, karena belum ada pembahasan," ucapnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan PPKM Level 3 akan diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia selama liburan Nataru.

Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran virus Corona saat libur panjang Nataru 2021, dan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Mengenai aspirasi para pelaku pariwisata yang menolak jika PPKM Level 3 diterapkan di Bali selama Nataru, Koster memakluminya, dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi tersebut.

"Ya tentu kita harus mempertimbangkan semangat para pelaku pariwisata, kita hargai," ucapnya.

Namun begitu, ia juga berharap masyarakat memahami berbagai langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kepentingan pemerintah untuk menjaga Indonesia juga harus kita kedepankan. Ya jangan dulu berandai-andai, nanti dibahas di rapat," paparnya.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun tidak mau berkomentar banyak terkait kebijakan PPKM Level 3 itu.

"Saya belum berani berkomentar, supaya tidak bias," katanya terpisah, Senin, 22 November 2021. 

Hanya saja, jika pemerintah memutuskan menerapkan secara resmi PPKM Level 3 saat liburan Nataru, pihaknya akan mengumpulkan para stakeholder pariwisata untuk mensosialisasikan hal tersebut.

"PPKM kan belum turun, jadi saya belum tahu. Nanti kita lihat. Kita kan ada forum, nanti kita akan ketemu," paparnya.

Sebelumnya, para pelaku pariwisata Bali menolak keras adanya rencana pemberlakuan PPKM Level 3 tersebut.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), Wayan Puspanegara, Sabtu, 20 November 2021.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut terkesan dipaksanakan, dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik serta kekacauan di masyarakat.

"APPMB menolak dan tegas minta dibatalkan pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun yang tanpa dasar data dan sains. Terlihat lucu dan diatur semena-mena sesuka hati. Hal ini dipastikan bisa menimbulkan distrust, ketidakpercayaan publik dan chaos, huru-hara," tegas Puspanegara.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved